81 Pesawat dan Helikopter Akan Atraksi Saat Upacara HUT RI 
Dua pesawat Rafael TNI AU terlacak terbang di ibukota Jakarta (Dispenau)
Dua pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara (AU) untuk pertama kalinya akan dilibatkan dalam atraksi udara pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dua Rafale tersebut dipersiapkan untuk tampil dalam rangkaian atraksi udara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo setelah menyaksikan latihan demonstrasi udara dalam gladi kotor di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
"Iya, Rafale juga ikut. Ini pertama kali ya dua Rafale yang dimiliki Indonesia diterjunkan untuk atraksi," katanya, dikutip dari Antara.
Atraksi udara pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi tahun ini melibatkan sekitar 81 unit pesawat dan helikopter.
Alutsista udara tersebut berasal dari TNI AU, TNI AD, TNI AL, Polri, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Pesawat dan helikopter yang dikerahkan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat intai, pesawat latih, hingga helikopter.
Sejumlah pesawat yang dipersiapkan antara lain Rafale, F-16, Sukhoi Su-27/30, Hawk 100/200, T-50i Golden Eagle, Airbus A400M, CN-295, dan Boeing 737-200.
Sementara helikopter yang turut dilibatkan yakni Super Puma, Caracal, Apache milik TNI AD, Panther milik TNI AL, AW-169 milik Polri, serta AS365 Dauphin dan AW-139 milik Basarnas.
Selain berbagai alutsista tersebut, Jupiter Aerobatic Team TNI AU dengan pesawat KT-1B Woong Bee juga dijadwalkan tampil.
Tim demonstrasi udara Dynamic Pegasus TNI AU yang menggunakan helikopter juga dipersiapkan untuk ambil bagian dalam rangkaian atraksi.
Prasetyo Ingin Jumlah Rafale Ditambah
Prasetyo berharap jumlah pesawat Rafale yang dapat dilibatkan dalam atraksi udara pada peringatan kemerdekaan berikutnya dapat bertambah.
"Penginnya sih lebih banyak lagi, doakan saja," ujarnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah terus mendorong penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) terbaik untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia di bidang pertahanan.
Ia menilai kemampuan sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dan perlu didukung dengan peralatan yang memadai.
"Ternyata kita tidak kalah secara sumber daya manusia, yang penting kita siapkan peralatan-peralatan yang terbaik. Seluruh anak bangsa akan memberikan karya terbaik untuk bangsa dan negaranya," katanya.
Selain mempersiapkan atraksi udara, pelaksanaan gladi kotor pertama Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka masih menyisakan sejumlah evaluasi.
Prasetyo mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah koordinat penerbangan pesawat dan helikopter ketika melakukan manuver udara.
Evaluasi dilakukan agar posisi manuver pesawat dan helikopter tepat sesuai koordinat yang telah ditentukan, terutama jika dilihat dari podium utama tempat Presiden Prabowo Subianto bersama para tamu undangan menyaksikan upacara.
"Tadi beberapa kali sudah langsung coba kita evaluasi. Misalnya dari sisi koordinat ya, koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli dari sisi podium utama di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan," ujar Prasetyo.
Menurut dia, evaluasi terhadap koordinat tersebut langsung dilakukan setelah latihan berlangsung.
Penyesuaian diperlukan agar seluruh rangkaian manuver udara dapat berjalan tepat sesuai perencanaan saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus mendatang.
Dalam gladi kotor tersebut, latihan demonstrasi udara melibatkan sekitar 81 pesawat dan helikopter.
Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada para personel TNI, khususnya para pilot yang terlibat dalam latihan untuk mempersiapkan atraksi udara pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
KSAU: Kita Masih Menunggu 
Pesawat Il-78MK-90A (Aleksandr Guk)
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono memberi respons atas kabar TNI AU bakal diperkuat pesawat tanker Ilyushin Il-78MK-90A asal Rusia. Dia tidak membantah rencana akuisisi tersebut. "Kita masih menunggu," kata Tonny kepada Republika di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).
Dikonfirmasi ulang, Tonny pun enggan menjawab. Dia meminta kabar pengadaan pesawat multiperan bermesin empat itu untuk ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan RI. "Tanyanya ke Kemhan," kata Tonny.
Sebelumnya, media Rusia www1.ru melaporkan, Indonesia berminat untuk mengakuisisi salah satu pesawat angkut andalan Rusia tersebut.
Besarnya perhatian Indonesia untuk memperluas kemampuan angkatan udaranya dan memperkuat perannya di kawasan Indo-Pasifik, menjadi salah satu alasan di balik ketertarikan Indonesia.
Indonesia mengajukan persenjataan dan peralatan militer untuk periode 2025-2030. Proposal Rosoborenexport saat ini mencakup pesawat tempur generasi kelima Sukhoi Su-57E dan generasi 4++ Sukhoi Su-35, pesawat tanker Ilyushin Il-78MK-90A, helikopter Ka-52E, helikopter Mi-17, dan drone.
Pesawat Ilyushin Il-78MK-90A menjadi salah satu elemen penting dalam pembahasan kerja sama Moskow dan Jakarta di bidang teknologi penerbangan.
Pesawat tersebut dibuat berdasarkan Il-76MD-90A yang dimodernisasi dan menerima kemampuan yang memungkinkannya melakukan tugas pengisian bahan bakar di udara dan pengangkutan kargo besar secara bersamaan.
Pesawat Ilyushin Il-78MK-90A dianggap sebagai versi ekspor dari kapal tanker udara baru Rusia. Pesawat angkut itu juga dilengkapi dengan empat mesin PS-90A-76, mampu mencapai kecepatan hingga 850 kilometer per jam, memiliki berat lepas landas maksimum sekitar 210 ton dan dapat mentransfer bahan bakar hingga 78 ton di udara, tergantung mode pengoperasiannya.
Selain itu, Ilyushin tetap memiliki kemampuan angkut dan mampu mengangkut kargo hingga 60 ton. Keuntungan utama pesawat itu adalah sistem transfer bahan bakar baru dan avionik yang dimodernisasi.
Dibandingkan dengan versi Il-78 sebelumnya, kinerja peralatan pengisian bahan bakar telah ditingkatkan, dan masa pakai serta kemampuan operasional kendaraan telah meningkat.Platform tersebut dapat secara signifikan meningkatkan jangkauan operasi penerbangan tanpa perlu sering melakukan pendaratan untuk mengisi bahan bakar.
.
🛩 Bukan Sekadar Beli Drone! 
Ilustrasi drone pada pameran Indonesia Drone Expo 2026 (IDM)
Era perang modern telah mengalami perubahan mendasar. Teknologi sistem tanpa awak atau unmanned systems kini bukan lagi sekadar pelengkap kekuatan militer, melainkan telah menjadi bagian penting dari ekosistem pertahanan yang menghubungkan sensor, data, komunikasi, kecerdasan buatan (AI), sistem komando hingga unsur manusia sebagai pengguna.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhhan Kemhan) Laksamana Muda TNI Arif Harnanto dalam acara Indonesia Drone Expo 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8).
Mengusung tema “Advancing Indonesia’s Defense Capabilities through Unmanned Systems”, Arif mengemukakan perkembangan sistem tanpa awak harus dipandang sebagai bagian dari transformasi pertahanan nasional, bukan sebatas perlombaan memiliki drone sebanyak-banyaknya.
“Satu pesan utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwasanya sistem tanpa awak bukan hanya sekadar sebuah sistem yang tidak diawaki,” kata Arif.
Menurutnya, sistem tanpa awak harus terintegrasi dengan jaringan sensor, data, komunikasi, komando, kecerdasan buatan, serta unsur pelaksana atau pengguna sehingga seluruh komponen dapat bekerja sebagai satu kesatuan.
Ukuran keberhasilan pembangunan sistem tanpa awak, lanjut Arif, tidak dapat hanya dilihat dari jumlah drone yang dimiliki Indonesia.
“Keberhasilan kita tidak cukup diukur dari berapa banyak drone yang sudah kita miliki. Keberhasilan harus diukur dari kemampuan kita untuk mengintegrasikannya, mengoperasikannya, mempertahankannya, serta memproduksi serta mengembangkan sistem tersebut secara mandiri,” ujarnya.
Arif menjelaskan perkembangan teknologi drone juga telah mengubah karakter operasi modern.
Sistem tanpa awak memungkinkan sebuah kekuatan memperluas jangkauan pengindraan hingga mempertahankan pengawasan dalam waktu lebih lama.
Perubahan tersebut semakin cepat karena teknologi drone kini tidak lagi hanya dikuasai negara dengan industri pertahanan besar.
Ketersediaan komponen komersial, perangkat lunak terbuka, sensor berukuran kecil, komunikasi digital, AI, serta teknologi manufaktur membuat siklus inovasi berlangsung semakin singkat.
Arif menilai kondisi tersebut menciptakan tantangan serius bagi industri pertahanan konvensional.
Pasalnya, siklus pengembangan teknologi dapat bergerak lebih cepat dibandingkan siklus pengadaan sistem pertahanan konvensional.
“Sistem yang hari ini kita anggap sudah unggul dapat menjadi usang dalam waktu yang sangat singkat,” tegasnya.
Indonesia Tak Bisa Hanya Mengandalkan Platform Besar
Bagi Indonesia, kebutuhan terhadap sistem tanpa awak semakin strategis karena karakter geografis nasional yang sangat luas.
Ribuan pulau, jalur laut strategis, kawasan perbatasan, wilayah udara yang besar hingga lingkungan bawah laut membutuhkan kemampuan pengawasan yang luas dan berkelanjutan.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai membutuhkan kombinasi sistem berawak dan tanpa awak, platform besar dan kecil, sensor tetap maupun bergerak, serta sistem strategis yang dapat diproduksi dalam jumlah banyak dan waktu relatif singkat.
Sistem tanpa awak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengawasan perbatasan, maritime domain awareness, intelijen hingga pengawasan dan pengintaian atau ISR.
Namun, Arif mengingatkan agar pembangunan teknologi tidak dimulai dari pertanyaan mengenai drone apa yang harus dibeli.
“Pertanyaannya haruslah berupa sebuah pertanyaan, bukan ‘drone apa yang akan kita beli,’ tetapi pertanyaan yang lebih tepat adalah ‘masalah operasi apa yang harus kita selesaikan,’ dan ‘efek apa yang ingin dihasilkan,’ serta ‘sistem apa untuk menghasilkan efek tersebut,’” jelasnya.
⚓️ 🤝 
ilustrasi KRI GNR 332 ketika latihan menembakan rudal Exocet (Dispenal)
Kementerian Pertahanan Cina menyatakan bahwa salah satu kapal perangnya dan sebuah fregat Indonesia akan melakukan "latihan pelayaran bersama" di sebelah timur Taiwan.
Kegiatan ini disebut akan "meningkatkan kemampuan operasional gabungan kedua angkatan laut" serta "bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan tersebut".
Merespons hal tersebut, pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan Cina yang disebutnya "berbahaya". Taipei menyebut bahwa Beijing berusaha menciptakan kesan palsu kepada komunitas internasional seolah-olah mereka menguasai perairan tersebut.
Cina menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya. Pada Juni 2026, Beijing memulai patroli penjaga pantai di lepas pantai timur wilayah administrasi Taipei. Langkah ini memicu kemarahan Taiwan serta kekhawatiran Amerika Serikat (AS) dan beberapa pihak Barat lainnya.
Pada Selasa (11/08) Kementerian Pertahanan Cina menyatakan bahwa latihan tersebut akan berlangsung pada pertengahan Agustus di sebuah lokasi yang belum dijelaskan, tetapi terletak di sebelah timur Taiwan. Kegiatan ini merupakan "latihan navigasi" bersama kapal angkatan laut Indonesia. Langkah ini dianggap sangat tidak biasa karena Cina pada umumnya tidak mengadakan latihan bersama militer asing di dekat Taiwan.
Merusak status quo
Pada Selasa (11/08) malam, Dewan Urusan Daratan Taiwan, lembaga yang bertanggung jawab terhadap kebijakan terkait Cina, menyatakan bahwa latihan tersebut merupakan "provokasi militer" dan Beijing harus "segera menghentikan perilaku berbahaya yang merusak status quo ini."
Dalam pernyataannya, dewan tersebut menyebut bahwa Cina kini berusaha menggelar latihan bersama "negara-negara terkait" di perairan sebelah timur Taiwan. Langkah ini menyusul serangkaian tindakan Cina belakangan ini, termasuk kegiatan yang disebut Taiwan sebagai "patroli penegakan hukum rutin" di wilayah administrasi Taipei.
"Hal ini, pada kenyataannya, merupakan manipulasi politik, 'tindakan yang hanya sekadar nama, tetapi pada kenyataannya merupakan ekspansi', yang bertujuan menciptakan kesan palsu di hadapan komunitas internasional bahwa komunis Cina memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan," ujar dewan tersebut.
Dewan tersebut juga menegaskan bahwa Taiwan akan terus memantau dengan cermat perkembangan di wilayah sekitarnya dan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan dan tepat".
Terkait informasi latihan gabungan Cina dan Indonesia ini, kantor berita Reuters dan AFP menyebut belum ada respons dari Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan Indonesia.
Tim DW Indonesia juga telah meminta keterangan terkait hal tersebut kepada Kementerian Pertahanan. Namun, masih belum ada respons hingga artikel ini diterbitkan.
Taiwan gelar latihan perang tahunan
Saat ini, Taiwan sedang menggelar latihan militer tahunan Han Kuang, tempat mereka melakukan simulasi terkait cara memukul mundur upaya serangan Cina.
Pengumuman Cina muncul ketika Wakil Menteri Pertahanan (Menteri Perang) Amerika Serikat bidang Kebijakan, Elbridge Colby, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta pada Selasa (11/08).
Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kepada Colby bahwa perluasan kerja sama pertahanan tidak bertujuan untuk mendirikan pangkalan militer AS di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pernyataan dari Kementerian Pertahanan Indonesia.
Cina sendiri tidak mengakui klaim kedaulatan pemerintahan Taiwan dan militer Beijing beroperasi hampir setiap harinya di sekitar Taipei.
Seperti kebanyakan negara, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi pulau itu adalah rumah bagi lebih dari 300.000 pekerja migran Indonesia.
Taipei mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka dan telah berulang kali mengecam tekanan militer Cina.
Bukan Latihan Perang
TNI AL angkat bicara terkait rencana latihan pelayaran antara militer China dan Indonesia di lepas pantai timur Taiwan. TNI AL mengatakan latihan tersebut bukanlah bersifat war fighting, melainkan tradisi navy secara universal.
"Passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting, tetapi sebagai tradisi navy secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/8/2026).
Diketahui, berdasarkan siaran pers Kemlu, Kapal Perang Indonesia KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 tiba di Pier 33, Vladivostok, Federasi Rusia pada 23 Juli 2026. Kedatangan KRI Gusti Ngurah Rai tersebut untuk mengikuti Latihan Bersama (Latma) ORRUDA (Orel Garuda) 2026 antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Laut Federasi Rusia. Latihan itu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Harbour Phase pada 24-26 Juli 2026 dan Sea Phase pada 27-28 Juli 2026.
Sementara itu, menurut Laksma Tunggul, selama perjalanan Lintas Laut (linla) KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-333 dari Vladivostok Rusia sampai kembali ke tanah air, akan dilaksanakan latihan passing exercise dengan negara-negara yang akan dilewati. Passing exercise adalah latihan bersama untuk menyambut dan mengantarkan kapal perang asing.
Laksma Tunggul mengatakan latihan tersebut merupakan bentuk kerja sama hubungan diplomatik di bidang maritim yang melekat pada kapal perang. Ia menegaskan kembali sikap politik Indonesia yang bebas aktif sehingga membuka peluang untuk bekerja sama dengan negara mana pun, termasuk latihan bersama.
"Passex ini juga merupakan goodwill engagement yang umum dilakukan angkatan laut di dunia sebagai wujud naval brotherhood serta diplomasi maritim yang melekat pada kapal perang," tuturnya.
"Politik luar negeri Indonesia bebas aktif memberikan peluang kerja sama menguntungkan dengan negara mana pun, termasuk giat Passex dengan sejumlah negara," katanya. (yld/imk)
Desain kapal fregat pertama Vietnam, dengan panjang 105 meter.(VTV8)
Vietnam telah memulai konstruksi fregat anti kapal selam terbesar dan tercanggih dengan kemampuan khusus mendeteksi dan memerangi kapal selam asing. Hal ini diumumkan surat kabar militer negara tersebut. Fregat yang dibangun di galangan kapal Song Thu milik Kementerian Pertanahan di kota Danang tersebut rencananya akan dilengkapi dengan persenjataan dan peralatan militer yang dikembangkan dan dirakit di dalam negeri, jelas surat kabar Quan Doi Nhan Dan pada Senin(10/8).
Ketegangan antara Cina dan negara-negara di zona perbatasan Laut Cina Selatan terus meningkat. Dalam sepekan terakhir, kapal Cina Coast Guard turut terlibat dalam beberapa konfrontasi dengan kapal pemerintah Filipina dan turut menggelar latihan militer di sekitar wilayah tersebut.
Vietnam yang telah lama terlibat dalam pusaran sengketa maritim Cina dan negara lainnya terkait Laut Cina Selatan berupaya memperluas kemampuan manufaktur pertahanan dalam negerinya sembari mengurangi ketergantungannya akan peralatan militer yang diimpor sebagian besar dari Rusia.
Pemerintah Vietnam dalam pernyataannya, menggadang proyek ini dapat mengembangkan industri pertahanan yang "otonom, mandiri, serbaguna, dan modern."
Grup telekomunikasi dan teknologi yang dikelola militer, Viettel, bersama unit-unit penelitian dan manufaktur pertahanan lainnya, mendukung angkatan laut dan Song Thu selama pembangunan kapal tersebut, termasuk pengembangan dan pemasangan senjata serta peralatan, demikian jelas lebih lanjut dalam laporan tersebut.
Angkatan Laut Vietnam telah menjalani upaya modernisasi besar-besaran selama beberapa dekade terakhir. Selain dengan pembelian kapal selam tipe Kilo dan fregat kelas Gepard buatan Rusia, Vietnam juga mengembangkan dan menambah jumlah armada kapal rudal dan kapal patroli buatan dalam negeri.
Akhir tahun mendatang, Vietnam akan menjadi tuan rumah Vietnam International Defence Expo. Acara dua tahunan yang telah digelar sejak 2020 itu menjadi ajang penting bagi negara tersebut memperluas kerja sama pertahanan dan mendiversifikasi produsen peralatan militernya.
Menggandeng Australia sebagai mitra
Dalam kesempatan terpisah di Australia, Presiden Vietnam, To Lam, menemui Perdana Menteri Anthony Albanese di Canberra pada Selasa (11/8). Kedua negara menyatakan akan memperluas kerja sama militer, melakukan latihan militer bersama, menguatkan dukungan keamanan maritim. Hal ini disampaikan di tengah perluasan pengaruh Beijing di Pasifik dan Laut Cina Selatan.
"Industri pertahanan serta angkatan bersenjata kami bekerja sama lebih erat lagi," kata Albanese kepada wartawan setelah pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Vietnam tersebut. "Dunia yang penuh ketidakpastian saat ini berarti pentingnya interaksi antar negara sahabat di semua tingkatan dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup guna menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita," tambahnya.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pada hari Selasa (11/8) bahwa kerja sama yang semakin erat dengan Vietnam akan "secara langsung berkontribusi pada stabilitas dan keamanan kawasan."
Kunjungan pemimpin Vietnam ke Australia ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran kedua negara terhadap peningkatan kekuatan militer Cina di kawasan. Australia juga sedang meningkatkan kemampuan militernya secara signifikan dan menyebutnya sebagai "ekspansi sekali dalam satu generasi". Australia turut mempererat kerja sama militernya dengan AS, meningkatkan kehadiran militer AS di Australia untuk mengimbangi kekuatan militer Beijing di kawasan.
Penguatan kerja sama militer kedua negara tersebut disertai serangkaian komitmen untuk memperkuat "ketahanan ekonomi" serta membuka kembali akses pasar bagi daging hewan buruan Australia ke Vietnam. (ita/ita)
Dua pesawat Rafael TNI AU terlacak terbang di ibukota Jakarta (Dispenau)
